UU Veteran untuk Memperjelas Status Veteran

PresidenSby.info --Jakarta: Undang Undang Veteran RI yang ditandatangani 5 Oktober lalu untuk memperjelas status dan pengakuan kepada para veteran pejuang. Semua yang tertuang dalam UU tersebut bisa diimplementasikan di lapangan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini saat bersilaturahmi dengan peserta Kongres X Legiun Veteran RI (LVRI), di Aula Gatot Soebroto, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/10) pagi. "Penandatanganan Undang Undang Veteran pada 5 Oktober 2012 kemarin merupakan batu tempat berpijak untuk mengamankan status para veteran dan keamanan bangsa sebagai pewaris juang di masa lalu," kata Presiden SBY. Terdapat beberapa kategori veteran yang tertera di dalam UU Veteran, yaitu: veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, dan veteran perdamaian. Ketika meninjau tiga monumen perjuangan di kompleks Mabes TNI, sebelum acara silaturahmi, Presiden melihat ada 376 orang nama veteran di Monumen Trikora, 506 orang di Monumen Dwikora, dan 5000 orang di Monumen Seroja. Ini merupakan bukti bahwa prajurit mampu mengorbankan jiwa dan raga untuk negara tercinta yang merupakan upaya dalam mempertahankan kemerdekaan. Pembangunan monumen perjuangan merupakan pengakuan simbolik terhadap jasa mereka. "Tidak cukup di dalam hati, tetapi harus diwujudkan dalam undang-undang dan secara simbolik kita bangun kembali monumen, sehingga generasi muda bisa melihat jejak perjuangan para pejuang dalam membela negara" Presiden SBY menjelaskan. Dalam kesempatan ini, Presiden berharap hasil Kongres X LVRI bisa menciptakan kebaikan, yang dampaknya bukan hanya untuk LVRI tapi untuk semua masyarakat Indonesia. Presiden juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh veteran yang telah berjuang selama 5 tahun terakhir untuk kepentingan bangsa dan negara. "Bangsa ini harus bersatu untuk hari esok yang lebih baik," SBY mengingatkan. Presiden juga memohon doa restu untuk tetap tegaknya kedaulatan dan utuhnya NKRI. Silaturahmi dengan 260 veteran ini diakhiri jabat tangan antara Presiden SBY dengan para veteran peserta kongres. Pukul 13.00 WIB nanti, Presiden akan bertolak ke Yogyakarta untuk melantik Gubernur DIY dan wakilnya, besok, di Istana Kepresidenan Yogyakarta atau dikenal dengan sebutan Gedung Agung. (yor)

MK: Pemegang Bintang Gerilya Berhak Dimakamkan di TMP Nasional Utama

- SIDANG PUTUSAN. Salah Satu Pemohon dalam Perkara No. 61/PUU-IX/2011 Sukotjo T menunjukan Tanda Jasa usai pembacaan putusan di Gedung MK. Foto Humas/Ganie. Jakarta, 12/9

 
-mahkamahkonstitusi.go.id >> Peniadaan hak pemakaman bagi penerima Bintang Gerilya di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terbukti bertentangan dengan Konstitusi. Demikian hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 61/PUU-IX/2011, yang dibacakan oleh delapan hakim konstitusi yang diketuai oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD pada Rabu (12/9) sore, di Ruang Sidang Pleno MK. “Jika sebelum berlakunya UU 20/2009, pemegang Bintang Gerilya dapat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, lalu UU 20/2009 menghapus hak pemegang Bintang Gerilya untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, maka hal ini menurut Mahkamah melanggar prinsip keadilan yang jelas-jelas menjadi jiwa UUD 1945,” ungkap Mahkamah dalam putusannya. Menurut Mahkamah, pemegang Bintang Gerilya adalah para pejuang yang sangat berjasa bagi keberadaan NKRI, karena, antara lain, berkat perjuangan merekalah kemerdekaan NKRI dapat ditegakkan hingga saat ini. Di samping itu, semangat menghargai para pejuang kemerdekaan adalah cerminan atas pengakuan Pembukaan UUD 1945 bahwa kemerdekaan Indonesia diraih dengan perjuangan oleh mereka yang telah mengorbankan harta, raga, bahkan jiwa untuk kemerdekaan. “Penghargaan yang sama harus juga diberikan kepada mereka yang telah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan itu dengan cara bergerilya,” tegas Mahkamah. Oleh karena itu, lanjut Mahkamah, adalah wajar dan adil bagi mereka jika diberi penghargaan atas jasa dan pengorbanannya dimakamkan di TMP Nasional Utama. Mahkamah berpandangan, tidak menafikan pentingnya perjuangan yang dilakukan dengan cara selain gerilya dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, namun perjuangan gerilya merupakan perjuangan bersenjata garis terdepan yang banyak mengorbankan nyawa. Jasa pejuang gerilya yang tewas dalam pertempuran, maupun yang selamat dan hingga kini masih hidup tidaklah dapat dibeda-bedakan. Adapun terkait perluasan kualifikasi penerima Bintang Gerilya, ini akan mengakibatkan kemungkinan bertambahnya pejuang atau penerima yang berhak memperoleh Bintang Gerilya. Yang berakibat pula, dapat terus bertambahnya pemegang Bintang Gerilya yang akan memenuhi TMP Nasional Utama, padahal lahannya terbatas, menurut Mahkamah tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan hak mereka untuk dimakamkan di sana. Menurut Mahkamah, dalam konteks itu, Pemerintah dapat melakukan upaya untuk menambah jumlah TMP Nasional Utama, karena penerima Bintang Republik Indonesia dan penerima Bintang Mahaputera pun akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, sedangkan keterbatasan lahan akan menjadi permasalahan bukan hanya saat ini, tetapi juga di kemudian hari. “Oleh sebab itu harus dicarikan jalan keluar,” ujar Mahkamah. Akhirnya dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan Pasal 33 ayat (6) UU Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang tidak dimaknai, “Hak pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama hanya untuk penerima Gelar, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputera, dan Bintang Gerilya”. Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya, Mahkamah menyatakan tidak beralasan menurut hukum, sehingga ditolak permohonan lainnya. Pemohon dalam perkara ini adalah Letnan Jenderal TNI (Purn) Rais Abin dan Mayor Jenderal TNI (Purn) Sukotjo Tjokroatmodjo. (Dodi/mh)

Tjahjo : Kharis Suhud selalu perhatikan Papua

Semarang (ANTARA News)Senin, 20 Agustus 2012 - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengenang perjuangan Letnan Jenderal Purnawirawan M Kharis Suhud selaku Ketua MPR/DPR (1987--1992), khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua (sebelumnya bernama Irian Jaya).

"Beliau (almarhum) saat sebagai Ketua DPR selalu memperhatikan masyarakat Papua dan pernah mengajak diskusi sewaktu saya Ketua Umum KNPI," kata Tjahjo kepada ANTARA di Semarang, Senin, ketika mengenang Kharis Suhud yang wafat di RSPP Jakarta Pusat, Senin pukul 00.36 karena sakit.

Kharis Suhud lahir di Madiun, Jawa Timur, 10 April 1925 dikenal sebagai tokoh militer dan politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR/DPR pada masa Orde Baru (1987--1992).

"Bapak Kharis Suhud pernah menyampaikan gagasan untuk masyarakat di Papua, seingat saya suku Asmat. Saat itu, saya menyatakan siap mendukung langkah Pak Kharis Suhud. Kemudian, beliau menyampaikan gagasan tersebut kepada Presiden Soeharto," kata Tjahjo.

Kharis Suhud, lanjut dia, lantas menghadap Presiden RI HM Soeharto. Pada saat Ketua DPR RI itu menyampaikan gagasan mulia tersebut, Pak Harto--sapaan Presiden Soeharto--berkata kepada Kharis Suhud, "Sudahlah sebagai Ketua DPR memikirkan DPR saja. Tidak usah memikirkan pekerjaan dan gagasan lain. Biar Pemerintah saja yang memperhatikan masyarakat Papua."

Setelah bertemu Presiden Soeharto, Kharis Suhud menceritakan hasil pertemuannya itu kepada Tjahjo. "Beliau menceritakan dengan sedih. Pada saat pertemuan, beliau hanya diam dan menyatakan siap kepada Presiden Soeharto," kata anggota Komisi I DPR RI itu.

Tjahjo melanjutkan, "Saya cukup mengenal Bapak Kharis Suhud sejak sama-sama menjadi anggota DPR tahun 1987. Pak Kharis juga sahabat ayah saya almarhum (Letnan Satu Bambang Soebandiono, red.). Beliau figur yang kebapakan dan arif, bijak, tegas walau terkesan pendiam."

"Kalau ketemu saya di mana pun selalu ingatkan saya dan memesankan untuk terus berjuang jangan putus asa dan terus mendampingi Ibu Megawati Soekarnoputri," demikian Tjahjo Kumolo.
(D007/Z003)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Autobiografi

 Letnan Jendral TNI (Purn) Mohamad Kharis Suhud, Lahir di Madiun 10 April 1925, Pendidikan : Pesantren Sabilil Mutaqien Takeran Madiun, SMP, SMA MAdiun
Jabatan Yang Pernah diemban :
Petugas PJKA, BKR (Dan Kompi Purwakarta, Asisten 1 Kodam Siliwangi, Atase Pertahanan KBRI Washington, Dubes RI di Thailand, Kastaf Kekaryaan Hankam, Fraksi Abri DPR RI 1975-1978, Wakil Ketua DPR RI 1982-1987. Ketua MPR RI 1987-1992
(disarikan dari berbagai sumber)

Pakde Karwo Ingatkan PPM Untuk Bergerak di Ekonomi Kreatif

Surabaya (KN) - Gubernur Jatim Dr.H.Soekarwo mengingatkan PPM (Pemuda Panca Marga) untuk bergerak di ekonomi kreatif. Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah potensi produktif yang membutuhkan pengelolaan yang maksimal akan mendatangkan insentif yang bermanfaat. Suatu Organisasi harus mendorong bergeraknya ekonomi kreatif anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan.
Pernyataan tersebut diungkapkan Gubernur Soekarwo disela-sela pembukaan Rakerda I Pemuda Panca Marga (PPM) Jatim di Asrama Haji Surabaya, Sabtu (14/7).
“ Suatu Organisasi harus mendorong bergeraknya ekonomi kreatif anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan. Pimpinan organisasi apabila bisa meningkatkan dan menciptakan ekonomi kreatif akan bisa menambah insentif bagi anggotanya,”kata Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim itu.
Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim Soekarwo mengungkapkan, banyak sekali investor di Jatim yang membutuhkan bahan baku produksi seperti halnya Chiel Jedang yang memproduksi tepung. Bahan baku tepung tersebut membutuhkan casava sebanyak satu juta ton dan 350 ribu ton jagung.
“Ini adalah sebuah kesempatan bagi suatu organisasi menyiapkan jagung extrak karena Chiel Jedang mau menerimanya sebagai bahan baku tepung. Apabila yang disiapkan adalah jagung pipilan maka yang untung adalah Chiel Jedang oleh karenanya organisasi pemuda harus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk keuntungan organisasi,” kata pakde.
Potensi tersebut, kata Pakde Karwo ini adalah suatu kesempatan besar bagi organisasi kepemudaan untuk ikut bergerak membangun ekonomi kreatif.Diperlukan skill dan manajemen yang bagus untuk mengelola potensi tersebut.
Pemprov Jatim terus menerus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui salah satu programnya yaitu renovasi Rumah tidak Layak Huni (RTLH). Tiap tahun melakukan renovasi 20.000 RTLH yang bekerjasama dengan TNI Kodam V Brawijaya.
“Pemrov Jatim bekerjasama dengan Kodam V Brawijaya berupaya merenovasi RTLH sebanyak 20 ribu unit,”ungkapnya
Propinsi Jatim, kata Pakde Karwo adalah provinsi yang heterogen penduduknya. Dari berbagai suku dan agama ada di Jatim namun mereka rukun duduk berdampingan.
“Orang Jatim banyak campuran dari berbagai suku Indonesia namun mereka hidup rukun berdampingan. Kondisi yang aman dan nyaman ini mendukung meningkatnya perekonomian Jatim,”katanya.
Pembukaan Rakerda II PPM Jatim dilaksananakan mulai tanggal 13-15 Juli dihadiri Danrem, Ketua Umum PPM dan Ketua PD PPM Jatim.  (yok)

PPM Jatim Target Figur untuk Pilgub Jatim 2013

Rabu, 11 Juli 2012 16:53 WIB Soekarwo dan Khofifah Masuk Penjaringan LENSAINDONESIA.COM: Menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2013 yang semakin dekat, berbagai organisasi telah ancang-ancang untuk melakukan penjaringan terhadap figur yang dinilai layak diusung dalam pesta demokrasi lima tahunan nanti. Salah satunya, organisasi Pemuda Panca Marga (PPM) Jatim yang mengaku telah menyiapkan empat nama yang dinilai layak memimpin Jatim. Diantaranya, Gubernur Soekarwo, Wakil Gubernur Saifullah Yusuf, Ketua Umum Pengurus Pusat Fatayat Khofifah Indar Parawansa dan Mantan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Gatot Nurmantyo. Ketua Steering Committe Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PPM Jatim 2012, Meulila Usman, mengatakan, dengan melakukan penjaringan calon Gubernur ini, maka PPM Jatim menjadi organisasi kepemudaan pertama yang melakukan deklarasi. “Empat nama telah disiapkan, PPM akan membahas secara intensif dalam Rakerda,” ujar Meulila, Rabu (11/07). Dikatakan Meulila, Rakerda rencananya akan digelar selama tiga hari, mulai 13 – 15 Juli di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya dan dihadiri sekitar 200 peserta maskas cabang, markas daerah, dan paripurna. “Nah, dalam Rakerda itu nanti akan ditetapkan salah satunya,tapi bisa saja akan muncul nama lain diluar empat nama tersebut,” ujarnya. Sementara ditanya alasan mendukung Soekarwo dan Saifullah Yusuf kembali, Meulila mengatakan karena keduanya selama membangun pemerintahan Jatim dan kinerjanya cukup bagus. Baik di bidang ekonomi, pemerintahan, politik dan sosial. Sebagai bukti, kondisi Jatim selalu kondusif meski banyak terjadi aksi massa yang menuntut kebijakan pemerintah. Ketua Pimpinan Wilayah PPM Jatim Endang Sulastuty menambahkan, dalam membahas nama dan figur yang diusung dalam Pilgub 2013, pihaknya berharap figur tersebut adalah sosok yang benar-benar dapat memperhatikan dan mengayomi massa anggota PPM dan anak serta keluarga besar veteran di Jatim yang jumlahnya mencapai lebih dari 200 ribu orang. Endang menambahkan, Rakerda lembaga yang dipimpinnya akan dihadiri banyak tokoh Jatim. Mulai Gubernur Soekarwo, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Murdjito, Kapolda Irjen Pol Hadiatmoko, dan Kajati Jatim, dan sejumlah pejabat partai politik dan ormas di Jatim.@ian Editor: Rizal Hasan Rubrik : Headline Jatimraya , headline lensademokrasi , jatimraya , lensaDEMOKRASI , politik , SURABAYA , Terkini Posted by info ppm indonesia at 7:31 AM

"Pawitandirogo" usulkan dr Radjiman Wedyodiningrat jadi pahlawan nasiona

Ngawi (ANTARA News) - Komunitas "Pawitandirogo" (Warga Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo) mengusulkan agar tokoh dr Radjiman Wedyodiningrat yang dinilai memiliki banyak jasa dan andil dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjadi pahlawan nasional. Usulan ini disepakati dalam sebuah acara sarasehan dan dialog dengan mengambil topik "Membangun Potensi Daerah Dengan Menghargai Perjuangan dr Radjiman Wedyodiningrat" yang digelar oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI di rumah kediaman tokoh bersangkutan di Dusun Dirgo, Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu. "Semangat perjuangan dan nilai kepatriotan yang ada pada diri dr Radjiman Wedyodiningrat patut dijadikan panutan atau teladan bagi Indonesia, terlebih generasi muda yang mulai kehilangan karakter bangsa. Seperti kata Bung Karno soal istilah `jasmerah` atau jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sebab, negara yang melupakan sejarah akan kehilangan arah," ujar Ketua Umum Komunitas Pawitandirogo Parni Hadi, yang menjadi salah satu narasumber dalam sarasehan tersebut. Menurut Parni, usulan Komunitas Pawitandirogo kepada pemerintah pusat untuk menjadikan Dr Radjiman Wedyodiningrat menjadi pahlawan nasional sudah tidak perlu bukti lagi. Jasa yang diberikan Radjiman bagi kemajuan bangsa sudah cukup banyak dan dirasakan oleh masyarakat. Radjiman adalah adalah seorang dokter yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarah menuju kemerdekaan Indonesia, dr Radjiman adalah satu-satunya orang yang terlibat secara akif dalam perjuangan bangsa yang dimulai dari munculnya Boedi Utomo sampai pembentukan BPUPKI. Setelah kemerdekaan, hidup dr Radjiman banyak diabdikan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga di wilayah Dirgo, Wododaren, Ngawi. "Terlebih peran beliau dalam memberdayakan dukun bayi di wilayah Ngawi. Tujuannya hanya satu, yakni mencegah kematian ibu melahirkan dan bayi lahir," ujar perwakilan keluarga dr Radjiman, Subaryo. Perwakilan keluarga dr Radjiman Wedyodiningrat mengaku bangga dan berterima kasih atas usulan yang digagas. Pihak keluarga siap menyerahkan tanah dan rumah peninggalan Radjiman pada negara jika gelar tersebut diberikan. Sementara, Bupati Ngawi Budi Sulistyono yang hadir dalam sarasehan juga menyatakan bangga jika wilayah Ngawi memiliki tokoh besar yang layak dijadikan sebagai pahlawan nasional. "Kami sangat mendukung dengan usulan dr Radjiman Wedyodiningrat menjadi pahlawan nasional. Gelar pahlawan nasional yang diberikan kepada dr Radjiman Wedyodiningrat nantinya akan semakin mendorong rencana Pemkab Ngawi untuk menjadikan Situs Rumah Kediaman Radjiman Wedyodiningrat sebagai bagian dari `trading tourism investment` yang saat ini mulai dikembangkan," tukas Bupati Ngawi. Budi mengatakan, kediaman Radjiman bisa dikatakan saksi bisu sebagian perjalanan sejarah bangsa. Bahkan, di dalam rumah tersebut, dulunya Radjiman membuat catatan yang menegaskan bahwa lahirnya Pancasila memang betul-betul dari Ir Soekarno yang tertulis dalam Dokumen Walikukun dan masih tersimpan pada keluarga. Ia menambahkan, kediaman Radjiman akan menjadi satu rangkaian dari sejumlah tempat sejarah lainnya yang ada di Ngawi untuk pengembangan pariwisata. Potensi daerah berupa tempat bersejarah yang ada di Ngawi lainnya di antaranya adalah Museum Trinil dan Benteng Pendem Ngawi. Guna melancarkan usulan gelar pahlawan nasional kepada dr Radjiman Wedyodiningrat, para peserta sarasehan yang hadir telah membubuhkan tanda tangannya sebagai wujud dukungan perjuangan tersebut ke pemerintah pusat. Sarasehan dihadiri oleh sejumlah tokoh Komunitas Pawitandirogo, pejabat Pemkab Ngawi dan sekitarnya, budayawan nasional serta lokal, perwakilan Bakorwil Madiun, pejabat LPP RRI, perwakilan mahasiswa, dan warga desa setempat. (ANT-172/C004) Editor: Tasrief Tarmizi COPYRIGHT © 2012