POKOK – POKOK PIKIRAN
HASIL
RAPAT PIMPINAN NASIONAL
PEMUDA PANCA MARGA TAHUN 2009
“Mencari Figur Pemimpin Nasional Untuk Mensejahterakan Rakyat dan Keutuhan NKRI”
HOTEL MERCURE CONVENTION CENTER
ANCOL, JAKARTA 22-24 JUNI 2009
POKOK-POKOK PIKIRAN PPM PADA RAPIMNAS THN. 2009
I. Pendahuluan
PPM yang merupakan bagian dari komponen bangsa khususnya pengemban amanat genetik para pejuang 45. Pinaha Baladika dan Dharma Pusaka 45 memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melestarikan JSN 45. Bangsa Indonesia yang saat ini sedang menghadapi peristiwa politik nasional yaitu yaitu akan memilih pemimpinnya pada Pilpres 8 Juli 2009 adalah bagian tanggung jawab Pemuda Panca Marga.
PPM sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan komponen lainnya secara organisatoris, hubungan erat dengan sesama, kebatinan yang akrab, damai dan saling menghormati, maka dalam Rapimnas tahun 2009 kali ini PPM ingin menyampaikan sumbangsih, pemikiran melalui urun rembuk dengan menyimak berbagai masalah dari seluruh daerah propinsi yang memiliki karakteristik dan ciri masing-masing yaitu pokok-pokok pikiran PPM menghadapi Pilpres tahun 2009.
REKOMENDASI INTERNAL1. Kepada segenap jajaran Pengurus dan Anggota Pemuda Panca Marga di seluruh Indonesia yang berjumlah kurang lebih 22 juta orang diminta untuk melakukan konsolidasi, berperan secara aktif dalam rangka menyukseskan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan berlangsung pada tanggal 8 Juli 2009.
2. Memerintahkan seluruh Pengurus Daerah Pemuda Panca Marga di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk segera melaksanakan Musyawarah Daerah/Cabang untuk memilih Kepengurusan yang baru jika masa kepengurusan saat ini telah berakhir demi menjaga kesinambungan dan dinamisasi organisasi.
3. Meminta seluruh keluarga besar Pemuda Panca Marga di seluruh Indonesia untuk mempergunakan hak pilihnya dengan benar dan cerdas dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 8 Juli 2009.
4. Meminta seluruh jajaran pengurus dan anggota Pemuda Panca Marga di seluruh Indonesia untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan, meningkatkan komunikasi dan konsolidasi untuk selelu menjaga persatuan dan kesatuan, meningkatkan komunikasi dan konsolidasi dengan Legiun Veteran Republik Indonesia, Keluarga Besar Tentara (KBT) dan stakeholders lainnya, serta tidak terprofokasi oleh kondisi dan situasi yang tidak menguntungkan serta dapat berpotensi merusak citra dan nama baik Pemuda Panca Marga.
5. Menghimbau seluruh keluarga besar Pemuda Panca Marga di seluruh Indonesia untuk senantiasa melanjutkan serta mengobarkan semangat nasionalisme dan patriotisme sebagai spirit dalam semua lapangan pengabdian kepada bangsa dan negara sesuai dengan kahlian dan kemampuan masing-masing dengan tetap mempertahankan tiga pilar sebagai harga mati, yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan KNRI.
6. Mendesak seluruh pengurus Pemuda Panca Marga baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengkaderan dalam rangka regenerasi kepemimpinan untuk kesinambungan maupun peningkatan kualitas dan daya saing Pemuda Panca Marga baik tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.
7. Meminta jajaran Dewan Pengurus Pusat Pemuda Panca Marga untuk membenahi administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan roda organisasi dalam bentuk peraturan organisasi, petunjuk pelaksanaan dll sebagai acuan bagi Dewan Pengurus Daerah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
8. Mengharapkan seluruh jajaran Pengurus Pemuda Panca Marga di seluruh Indoensia untuk melakukan terobosan-terobosan dan inovasi dalam rangka mengembangkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan seluruh keluarga besar Pemuda Panca Marga.
9. Meminta seluruh jajaran pengurus Pemuda Panca Marga di seluruh Indonesia untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi dan hal-hal positif yang telah diraih serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih terjadi.
REKOMENDASI EKSTERNALI
. BIDANG POLITIKa. Mendesak elit politik dan pemimpin bangsa agar benar-benar menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, golongan/partai serta mengedepankan moral etis dalam bertindak dan berkiprah.
b. Meminta elit politik dan pemimpin bangsa untuk menata sistem politik yang lebih berorientasi kepada demokrasi Pancasila.
c. Meminta elit politik dan pemimpin pemerintahan baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan penataan kelembagaan penyelenggaraan negara dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan politik.
d. Mendesak pemerintah untuk mengupayakan sistem Pemilu yang sederhana dengan membenahi sistem administrasi kependudukan sehingga kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2009 tidak akan terulang lagi dalam penyelenggaraan Pemilu berikutnya.
e. Mendesak pengambil keputusan untuk merevisi Undang-undang Pemerintahan Daerah yang menjamin keutuhan NKRI.
II. BIDANG EKONOMIa. Mendesak Pemerintah agar lebih fokus dalam menggali potensi ekonomi dari sektor kelautan yang menyimpan potensi ekonomi yang belum mampu digali dan dikembangkan secara optimal untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
b. Meminta Pemerintah lebih serius membela serta mengembangkan Sektor UMKM yang merupakan jelmaan dari gerakan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran kredit dengan syarat-syarat yang lebih ringan.
c. Mendesak Pemerintah segera membentuk Bank Pertanian untuk mendorong capaian dan peningkatan pembiayaan sektor pertanian yang masih merupakan mata pencaharian sebahagian besar penduduk Indonesia.
III. BIDANG PERTAHANANa. Mendesak Pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran pertahanan termasuk anggaran pengadaan dan pemeliharaan alutsista serta peningkatan kesejahteraan personil TNI sebagai bagian terpenting dalam menjaga kedaulatan, keutuhan dan martabat bangsa.
b. Meminta Pemerintah untuk memberikan perhatian serius dalam rangka pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan NKRI yang berbatasan langsung dengan negara lain sebagai serambi depan negara bukan sebagai halaman belakang.
c. Mendesak Pemerintah untuk melakukan terobosan-terobosan yang cerdas dan tegas dalam penyelesaian masalah Ambalat dengan pihak Malaysia dengan suatu prinsip dasar bahwa Ambalat merupakan bagian wilayah Republik Indonesia sebagai harga mati walaupun harus diupayakan dengan cara perang sekalipun.
d. Meminta dukungan pemerintah untuk inisiatif Pemuda Panca Marga dalam membentuk pasukan lintas batas di wilayah-wilayah perbatasan dengan negara lain.
IV. BIDANG KETENAGAKERJAAN
a. Mendesak Pemerintah meningkatkan advokasi dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri sehingga kejadian-kejadian memilukan yang menimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri dapat diatasi.
b. Mendesak Pemerintah untuk mengupayakan peningkatan penyediaan lapangan kerja dalam rangka menyerap pengangguran terbuka yang semakin meningkat.
c. Meminta Pemerintah melakukan upaya-upaya strategis dalam rangka membenahi iklim investasi untuk mendorong pertumbuhan sektor riil yang berujung pada meluasnya kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha.
V. BIDANG LINGKUNGAN HIDUPa. Mendesak Pemerintah melakukan penyelarasan di antara semua Undang-undang yang mengatur Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup agar tidak terjadi inkonsistensi dan tumpang tindih dalam pelaksanaannya guna mengatasi terjadinya bencana alam dan lingkungan hidup.
b. Mendesak Pemerintah mengupayakan penanganan dengan sistem dan manajemen yang tepat untuk mengatasi permasalahan illegal logging dan illegal fishing yang merugikan negara sekaligus mempercepat laju degradasi lingkungan.
c. Meminta Pemerintah berperan aktif dalam upaya mengatasi perubahan iklim global dengan segala dampaknya sekaligus mendorong optimalisasi peluang penerimaan negara dari penyediaan jasa lingkungan melalui fasilitas perdagangan karbon dunia.
